Tidak Transfaran ADD Tahun 2022 di Nagori Bandar, Plt Pangulu dan Camat Bandar Dikonfirmasi Bungkam

SIMALUNGUN - Alokasi Dana Desa yang dikelola oknum pejabat pemerintahan nagori tidak sesuai dengan aturan dan peraturan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Pasalnya, sesaat setelah tersiar informasi oknum pejabat pengelola ADD tahun 2022 disinyalir tidak profesional, akutabel dan transparan di Nagori Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Selasa (20/12/2022) sekira pukul 09.00 WIB.

Baca juga: Supriansa: Tambahan Anggaran Desa untuk Pembangunan Indonesia yang Lebih Baik

"Pasti ada yang salah, kalau si oknum pejabat Pangulu Nagori Bandar itu tidak bersedia menyampaikan tanggapan soal pengelolaan ADD tahun ini, " kata salah seorang Aktivis Sosial Masyarakat di Simalungun.

Lebih lanjut, Wakil Sekretaris LSM PAB Simalungun A Sinaga mengutarakan, pihaknya akan menindaklanjuti penyampaian warga setempat tentang tata kelola ADD tahun 2022 tidak transparan dan di sisi lain, pihak Kecamatan juga bertanggung jawab perihal pembinaan serta pengawasan.

Baca juga: Lakukan Pembodohan Publik, APH Didesak Periksa Perangkat Pemerintah Nagori Pematang Kerasaan Rejo

"Kalau seorang pejabat pemerintah enggan menanggapi kritikan atas kinerja dirinya berstatus ASN. Maka, bagaimana mungkin, sosoknya sanggup berhadapan dengan masyarakat, kecuali urat malunya sudah putus, " tutup A Sinaga melalui sambungan selularnya.

Sebelumnya, telah dipublikasikan terkait terkait pembangunan perkerasan Rabat Beton dituding tidak sesuai dengan RAB dan sarat dengan manipulasi, yakni permukaan tanah yang tidak diratakan dan ketidaksesuaian komposisi adukan material semen, pasir dan batu.

Baca juga: Mendes PDTT: Dana Desa 2020 Terserap 99,95 Persen, Tertinggi dalam 6 Tahun Terakhir

"Permukaan tanah tidak diratakan dan campuran semen, pasir dan batu tidak sesuai dengan RABnya. Bangunan tidak akan bertahan lama karena campuran semennya sedikit pasirnya diperbanyak, " ungkap nara sumber.

Lebih lanjut, nara sumber mengungkapkan,  
selain peningkatan ketahanan pangan berupa pembangunan infrastruktur jalan, Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan aset desa berupa BumNag.

Baca juga: Revisi UU Desa, Achmad Baidowi: Ubah Periodesasi Jabatan Kades, Tambah Dana Desa, dan Atur Perangkat Desa

"Bangunan jalan di lokasi itu tidak tepat sasaran karena bukan di lokasi pertanian. Pembagian BLT siapa saja yang menerima tidak diketahui dan soal BumNag tidak diketahui jenis usaha dan tidak pernah transparan terkait penyertaan modalnya, " pungkas nara sumber.

Terpisah, Asminem selaku Sekretaris Nagori Bandar yang masih berada di kantornya mengarahkan, agar awak media ini langsung menyampaikan konfirmasi tentang Dana Desa Pejabat Pangulu.

Baca juga: Syamsurizal: Jadi Ujung Tombak Penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Desa Perlu Mendapat Pembinaan

"Langsung saja kepada beliau, bang. Itu Ibu Plt Pangulu kami, " kata Asminem sembari menunjukkan ke arah seorang wanita berpakaian coklat berkendara sepeda motor menuju ke arah jalan raya.

Saat akan ditemui, Pejabat Pangulu Nagori Bandar Nora Purba terkesan menghindar, bahkan pergi meninggalkan Kantor Pangulu Nagori Bandar saat awak media ini ingin menyampaikan konfirmasi.

Hingga rilis berita ini dipublikasi, Sekretaris Camat Bandar yang saat ini selaku Pelaksana Tugas Pangulu Nagori Bandar belum berhasil dikonfirmasi ataa tudingan warga tentang pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 ini tidak transparan.

Sementara, Camat Bandar Sastro Tamba dalam hal fungsi pembinaan dan pengawasan dikonfirmasi melalui pesan percakapan selularnya, terkait pengelolaan Dana Desa di Nagori Bandar dituding tidak transparan, terkesan bungkam.