Kasus Perkosaan Terungkap, DPW - Kampud Provinsi Sumut Soroti RSUD Perdagangan

SIMALUNGUN - Belakangan ini kalangan warga menyoroti dan membahas kasus pemerkosaan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Perdagangan, Jalan Radjamin Purba, Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Senin (22/04/2024) sekira pukul 10.15 WIB.

"Setelah tertangkap pelaku pemerkosaan yang terjadi di Gedung Lama RSUD Perdagangan, telah membuktikan bobroknya kinerja Direktur mengelola sistem keselamatan dan keamanan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, " ujar M. Aliaman melalui sambungan percakapan selular nya.

Baca juga: Bungunan Rabat Beton di Nagori Sipangan Bolon Mekar Tidak Berkualitas dan Tidak Sesuai Bestek

M Aliaman Sinaga mengutarakan, kasus perkosaan itu terjadi pada 11 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB lalu dan korban berinisial RA (25) berstatus petugas medis di RSUD Perdagangan secara resmi telah melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Simalungun.

"Pihak RSUD Perdagangan tidak memiliki empati atas penderitaan korban pemerkosaan tiga orang pria berinisial MF, DL dan AP saat bertugas shift malam, terkesan lepas tangan, " ungkap pria yang menjabat Sekretaris KNPI PK Bandar ini.

Baca juga: Tanta dan Jaya Diringkus Satres Narkoba Polres Simalungun dari Dua Lokasi

Lebih lanjut, Aliaman Sinaga selaku Ketua DPW Komite Aksi Masyarakat Pemuda Untuk Demokrasi (DPW – Kampud ; red) Provinsi Sumatera Utara menerangkan, terjadinya kasus perkosaan itu akibat bobroknya kinerja Direktur RSUD Perdagangan mengelola sistem keamanan.

Baca juga: Mohamad Hekal Minta Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Diinvestigasi

"Jaminan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan tidak dilaksanakan, oleh sebab itu pihak RSUD Perdagangan, maka dipertanyakan seperti apa pertanggungjawaban Direkturnya, " jelas Aliaman.

Baca juga: HMI MPO dan YKMI Dorong Pemerintah Prioritaskan Vaksin Halal

Kemudian, Ia.menambahkan, pihaknya secara resmi akan melaporkan kelalaian pihak pengelola fasilitas kesehatan masyarakat yang terakreditasi dan berstatus Organisasi Pemerintah Daerah yang anggarannya ditanggung APBD Kabupaten Simalungun.

"Kita akan surati pihak DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun serta pihak RSUD Perdagangan segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP ; red) membahas kinetja dan berbagai permasalahan yang terjadi, " tandas Aliaman Sinaga.

Baca juga: Pindah Kamar di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar, Warga Binaan Bayar Rp 1 Juta

Terpisah, dr. Lidya Saragih selaku Direktur RSUD Perdagangan dimintai tanggapannya tentang sorotan tajam dan penyampaian tanggapan DPW Komite Aksi Masyarakat Pemuda Untuk Demokrasi (DPW – Kampud ; red) Provinsi Sumatera,

Namun, Direktur RSUD Perdagangan terkesan enggan menanggapi hingga rilis berita ini dilansir ke publik, perihal surat resmi yang akan disampaikan kepada berbagai pihak, termasuk pihak RSUD Perdagangan.