Gelar Aksi Damai, Ratusan Pendamping Desa Desak Bupati Simalungun Ganti Seluruh Pejabat DPMPN

SIMALUNGUN-Ratusan pendamping Desa yang tergabung dalam Barisan Relawan Penggerak Desa ( Brigade 01 ) Kabupaten Simalungun, menggelar aksi damai di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Simalungun, Kamis ( 25/11/2021 ).

Dalam orasinya para pendamping Desa yang tergabung dalam Barisan Relawan Penggerak Desa ( Brigade 01 ) mendesak Bupati Simalungun agar melakukan pergantian para pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori ( DPMPN )

Baca juga: Tinjau Produksi Sepatu Baker's Milik Bumdes, Mendes PDTT Kunjungi Desa Balongasem

”Kami minta Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mengganti seluruh pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori ( DPMPN ) hingga ke akar-akarnya, ” Ujar Royani Harahap ketika menyampaikan orasinya yang juga selaku koordinator aksi

Menurut Royani, dasar permintaan pergantian para pejabat yang dimaksud karena adanya intervensi dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori ( DPMPN ) terkait penyelenggaraan Dana Desa.

Baca juga: Selewengkan Dana Nagori Purwodadi, HG Bersikap Kooperatif Saat Dijemput Polisi ke Kediamannya

Selain itu, massa juga meminta Bupati untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup), terkait Regulasi penggunaan Dana Desa, antara lain Perbup tentang tata cara penyusunan RKP Desa, Perbup tentang tata cara penyusunan APBDes, Perbup tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi setiap Desa Tahun Anggaran 2022 secara transparansi.

”Kami minta peraturan tersebut segera mungkin dibuat, agar penggunaan Dana Desa bisa lebih efektif dan penggunaan Dana Desa lebih terang menerang, "Kata Royani Harahap selaku koordinator aksi

Baca juga: Gus Halim: Musdes Wujud Transparansi Pembangunan Desa

Wakil Ketua DPRD Simalungun Sastra Joyo Sirait, saat menerima kedatangan para pendamping desa tersebut, mengatakan, bahwa untuk melakukan pergantian terhadap pejabat Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori ( DPMPN ) adalah ranah dari Bupati Simalungun.

Dalam kesempatan tersebut, Sastra Joyo Sirait juga meminta, agar pedamping desa bisa bekerja lebih maksimal, dalam melakukan pendampingan terhadap kinerja para Pangulu dan penggunaan Dana Desa, " Ujar Wakil Ketua DPRD Simalungun Sastra Joyo Sirait

Baca juga: Mendes PDTT: Dana Desa Harusnya Bisa Dikelola Secara Digital

Sastra Joyo Sirait mengatakan, terkait instansi yang mengintervensi penggunaan dana desa dan yang tidak berkepentingan dalam penggunaan dana desa diminta agar tidak ikut campur, Sastra meminta agar pihak Pemkab tidak intervensi, biarlah desa yang mengatur dirinya sendiri, " tegas Sastra kepada massa.

Setelah melakulan aksi damai di kantor DPRD Simalungun, massa bergerak menuju Kantor Bupati Simalungun. Namun sangat disayangkan, ratusan massa Brigade 01 tersebut harus kecewa karena tidak ada satu pun pejabat di lingkungan Pemkab Simalungun yang mau menerima.

Baca juga: Disoal Warga, Alokasi Dana Desa Tahun 2023 Nagori Bandar Jawa Tidak Transparan

Selain berorasi menggunakan pengeras suara, massa juga membawa spanduk berukuran besar dan kecil yang isinya berupa tuntutan mereka. Karena tidak satu pun pejabat yang menerima, akhirnya massa dengan tertib membubarkan diri.( Karmel )